Sampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen 'Mazhab Ekonomi Pancasila' dan Target Pertumbuhan 6,5%
satuberitatimur
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidato kenegaraannya di hadapan para anggota legislatif, Presiden Prabowo menggarisbawahi arah kebijakan fiskal masa depan yang akan bertumpu pada penguatan kedaulatan domestik. Ke depan, pemerintah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan secara nyata "Mazhab Ekonomi Pancasila" yang mengacu langsung pada mandat Pasal 33 UUD 1945.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh roda pembangunan ekonomi nasional tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan berorientasi kuat pada perlindungan masyarakat kecil serta percepatan kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis.
"Kebijakan ekonomi kita harus kembali pada khitah konstitusi. Mazhab Ekonomi Pancasila menuntut kita untuk memastikan kekayaan alam dan postur anggaran negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memangkas kesenjangan, dan membangun fondasi Indonesia yang mandiri," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Optimisme Target Pertumbuhan Ekonomi
Berlandaskan strategi hilirisasi yang semakin kuat dan penguatan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, pemerintah menunjukkan sikap optimistis terhadap lanskap perekonomian ke depan. Dalam dokumen KEM-PPKF tersebut, pemerintah secara resmi memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 6,5%.
Target yang cukup progresif ini dinilai realistis seiring dengan fokus pemerintah dalam memperluas penciptaan lapangan kerja, mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam, serta efisiensi serapan anggaran yang diarahkan langsung pada program-program berdampak publik luas.
Penyampaian KEM-PPKF ini akan menjadi dasar awal bagi DPR RI dan jajaran kementerian untuk menyusun rincian belanja dan pendapatan negara yang lebih matang dalam beberapa bulan ke depan, demi mengawal transisi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027.
