Wapres Gibran Tinjau Bandara Douw Aturure, Tekan Percepatan Konektivitas di Papua Tengah

NABIRE – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Senin (20/4/2026). Dalam agenda utama kunjungannya, Wapres meninjau langsung pengembangan Bandara Douw Aturure guna memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara sebagai urat nadi perekonomian di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Didampingi oleh sejumlah pejabat kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, Wapres Gibran berkeliling melihat progres fasilitas terminal penumpang, landas pacu (runway), serta sarana pendukung lainnya.

Fokus pada Aksesibilitas dan Ekonomi

Dalam keterangannya, Wapres menekankan bahwa keberadaan Bandara Douw Aturure bukan sekadar proyek fisik, melainkan kunci untuk membuka isolasi geografis di pedalaman Papua.

"Pemerintah berkomitmen agar pembangunan tidak lagi Jawa-sentris. Bandara ini adalah pintu gerbang logistik dan mobilitas warga di Papua Tengah. Kita ingin memastikan operasionalnya berjalan optimal agar harga barang bisa ditekan dan ekonomi lokal tumbuh lebih cepat," ujar Wapres Gibran.

Poin Penting Pengembangan Bandara:

• Peningkatan Kapasitas: Pengembangan terminal diarahkan untuk menampung lonjakan arus penumpang seiring status Nabire sebagai ibu kota provinsi.

• Dukungan Logistik: Fasilitas kargo diperluas untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok ke wilayah pegunungan sekitar.

• Standar Keamanan: Wapres meminta otoritas bandara dan perhubungan untuk terus meningkatkan standar keamanan penerbangan mengingat medan geografis Papua yang menantang.

Dampak bagi Masyarakat Lokal

Kunjungan ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Dengan pengembangan bandara ini, waktu tempuh antarwilayah di Papua Tengah diharapkan menjadi lebih singkat dan efisien. Gibran juga berinteraksi dengan beberapa pekerja konstruksi dan staf bandara, memastikan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan infrastruktur strategis ini.

Langkah taktis ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengawal transisi pemerintahan di provinsi-provinsi baru Papua melalui penguatan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.